PK Ditolak MA, Honda-Yamaha Terbukti Kartel Harga Skutik

PK Ditolak MA, Honda-Yamaha Terbukti Kartel Harga Skutik

Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan lagi (PK) yang diajukan Astra Honda Motor (AHM) dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) atas putusan masalah kartel harga skuter matic (skutik) yang dilakukan pada medio 2014.
Bandar Taruhan
Penolakan MA ini sekaligus mengambil keputusan sekiranya Honda dan Yamaha sesungguhnya terbukti melaksanakan kartel harga bersama bersekongkol dalam mengatur harga menjual skutik 110 cc hingga 125 cc.

“Tidak dapat diterima,” tulis MA dalam web resminya, dikutip Kamis (29/4).

Keputusan tersebut dikeluarkan MA pada 24 Februari 2021 setelah Honda sebagai pemohon 1 dan Yamaha pemohon 2 mengajukan PK pada 7 Januari 2021 bersama nomer registrasi 7PK/Pdt.Sus-KPPU/2021.

Penolakan ini ditulis telah disetujui Hakim P1 Nurul Elmiyah, Hakim P2 Rahmi Mulyati, Hakim P3 Takdir Rahmadi, serta Panitera Pengganti Selviana Purba.

YIMM dan AHM yang dihubungi CNNIndonesia.com belum dapat menanggapi berkenaan keinginan peninjauan lagi yang diajukan tidak diterima MA.

Kasus kartel harga Honda dan Yamaha bermula pas kedua perusahaan diputus bersalah melaksanakan persengkongkolan harga menjual motor pada 20 Februari 2017 oleh KPPU.

KPPU memutus kedua perusahaan asal Jepang itu bersalah sebab menyebabkan kesepakatan harga pada sepeda motor model skuter matik.

Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti lewat perintah lewat surat elektronik bahwa Yamaha bakal mengikuti harga menjual Honda. Keduanya sesudah itu dikenakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Membuat Perjanjian bersama Pelaku Usaha Pesaing untuk Menetapkan Harga Atas Suatu Barang dan Jasa.

Mereka sesudah itu dikenakan sanksi administratif berbentuk denda. YIMM didenda sebesar Rp25 miliar, sedangkan AHM didenda lebih kecil nominalnya, sebanyak Rp22,5 miliar.

Tapi PK bukan salah satu cara hukum yang dilakukan keduanya untuk menolak tuduhan. Keduanya dulu mengajukan usaha pembatalan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Desember 2017, tetapi ditolak.

Kunjungi Juga : Teknologi Terbaru Indonesia

Upaya kelanjutan produsen itu berlanjut ke kasasi pada bulan yang mirip ke MA. Tapi lagi-lagi MA menolak kasasi tersebut pada 23 April 2019.